Sudewo Penuhi Agenda Pemeriksaan di KPK
Bupati Pati Sudewo Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Korupsi DJKA
Jakarta, 27 Agustus 2025 – Bupati Pati, Sudewo, memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu pagi. Pantauan di lokasi, Sudewo tiba sekitar pukul 09.43 WIB dengan mengenakan kemeja batik dan masker, serta didampingi beberapa orang.
Kedatangan Sudewo menjadi sorotan publik lantaran dirinya dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Irit Bicara, Enggan Tanggapi Soal Kasus DJKA
Saat disapa awak media, Sudewo enggan banyak bicara. Ia hanya menegaskan bahwa dirinya hadir untuk memenuhi panggilan penyidik.
“Ya, memenuhi panggilan,” ujar Sudewo singkat di lobi Gedung KPK.
Ketika ditanya apakah membawa berkas tambahan untuk pemeriksaan, ia menjawab singkat, “Enggak.” Sementara soal substansi kasus DJKA, Sudewo memilih bungkam dan langsung melangkah menuju ruang pemeriksaan.
Penjadwalan Ulang atas Permintaan Sendiri
Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan Sudewo pada pekan lalu, namun ia meminta penundaan. Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menyatakan pihaknya meyakini Sudewo akan hadir karena permintaan penjadwalan ulang datang dari yang bersangkutan.
“Karena ini penjadwalan ulang atas permintaan saudara SDW sendiri, maka kami meyakini ia akan hadir,” kata Ali.
Kasus Besar, 10 Orang Sudah Jadi Tersangka
Kasus korupsi DJKA ini mencuat sejak April 2023. KPK telah menetapkan 10 orang tersangka, di antaranya:
-
Direktur Prasarana Perkeretaapian, Harno Trimadi
-
Kepala BTP Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya
-
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTP Jawa Bagian Tengah, Bernard Hasibuan
-
PPK BTP Jawa Bagian Barat, Syntho Pirjani Hutabarat
-
PPK Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan, Achmad Affandi
-
PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Fadilansyah
Para tersangka diduga menerima suap terkait pengadaan proyek perkeretaapian senilai ratusan miliar rupiah di berbagai wilayah.
Tekanan Publik Menguat
Kehadiran Sudewo di Gedung KPK menambah daftar panjang pejabat daerah yang terseret dalam pusaran kasus korupsi infrastruktur. Publik mendesak agar KPK tidak hanya menyasar pejabat teknis, tetapi juga menelusuri aliran dana hingga ke level kepala daerah.
KPK sendiri belum memberi keterangan resmi terkait kapasitas pemeriksaan Sudewo hari ini, apakah masih sebatas saksi atau ada potensi status hukumnya meningkat.
