Mengapa Pemerintah Sebaiknya Menindaklanjuti Semua 17+8 Tuntutan Rakyat
Pengamat: Pemerintah Perlu Penuhi Semua 17+8 Tuntutan Rakyat
Gelombang aspirasi masyarakat kembali mencuat setelah 25 tuntutan rakyat atau dikenal dengan istilah “17+8” viral di media sosial. Tuntutan tersebut meminta pemerintah melakukan perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat kecil, mulai dari ketegasan terhadap pejabat hingga perbaikan ekonomi.
Namun, DPR RI hanya mengakomodasi sebagian tuntutan, memicu kekecewaan publik. Menanggapi hal ini, analis politik Adi Prayitno mengatakan, semua isi 17+8 Tuntutan Rakyat penting dan sebaiknya dipenuhi.
“Kalau mau jujur, semua isi tuntutannya adalah rangkuman dari berbagai persoalan yang selama ini tak ada solusinya. Justru aneh jika tidak dipenuhi,” kata Adi.
“Realisasi 17+8 tentu sebagai bentuk keseriusan pemerintah menyelesaikan persoalan,” tambahnya.
Adi menekankan bahwa sebagian besar tuntutan merupakan isu lama yang sudah sering disampaikan masyarakat, meski ada pembaruan terkait kondisi terbaru, seperti permintaan tim investigasi independen soal kekerasan demonstran.
Sementara itu, pengamat politik Ray Rangkuti menjelaskan bahwa mayoritas tuntutan (sekitar 60 persen) berada di ranah eksekutif, seperti perbaikan ekonomi, penurunan pajak, efisiensi transfer daerah, upah buruh, dan pembentukan tim independen terkait kasus kekerasan.
“Poin penting terkait reformasi institusi polisi dan TNI harus kembali ke perilaku profesionalnya. Sayangnya, tuntutan ini terasa diabaikan jika hanya sebagian kecil yang direalisasikan,” ujar Ray.
Sekitar 30 persen tuntutan ditujukan kepada legislatif, termasuk penurunan tunjangan, transparansi anggaran, dan pembahasan RUU Perampasan Aset. Sisanya, 10 persen ditujukan ke partai politik, terkait transparansi anggaran dan kehati-hatian dalam rekrutmen pejabat negara.
Ray menyoroti kecenderungan elit politik yang hanya ingin menenangkan massa sementara akar persoalan tetap tidak terselesaikan.
“Ini tipikal pemimpin Indonesia. Tenangkan dulu, lalu lupakan,” ujarnya.
Para pengamat sepakat, memenuhi seluruh 17+8 Tuntutan Rakyat bukan hanya soal mengakomodasi aspirasi, tetapi juga penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dan DPR.
