DPRD Sumsel Klarifikasi Isu Kenaikan Gaji dalam Kunjungan ke SMA Syakhyakirti Palembang

Serap Aspirasi Masyarakat, DPRD Sumsel Dapil I Gelar Reses di SMA Syakhyakirti Palembang

Palembang, 25 Agustus 2025 — Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kembali melaksanakan reses masa sidang III pada 21–28 Agustus 2025. Kali ini, jajaran DPRD Sumsel dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Palembang menggelar agenda reses di SMA Syakhyakirti, Senin (25/8/2025), setelah sebelumnya menyerap aspirasi masyarakat di SMAN 2 Palembang.

Reses dipimpin oleh Koordinator Dapil I Chairul S. Madiah, S.H., M.H. (Demokrat), didampingi lima anggota DPRD lainnya:

• Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos. (Golkar)

• Firmansyah Hakim, S.H. (NasDem)

• Ir. Romiana Hidayati (PDIP)

• H. Muhammad Toha, S.Ag. (PKS)

• Abdullah Taufik, S.E., M.M. (Gerindra)

Chairul menegaskan bahwa reses adalah agenda konstitusional DPRD yang wajib dilaksanakan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
“Kami hadir untuk mendengar keluhan dan masukan dari masyarakat. Semua aspirasi akan kami catat dan bawa ke rapat paripurna agar ditindaklanjuti pemerintah daerah,” ujarnya.

Aspirasi Pendidikan Jadi Sorotan
Kepala SMA Syakhyakirti, Sarnubi, menyambut baik kegiatan ini. Ia menilai reses menjadi momentum penting bagi guru dan siswa untuk menyampaikan kebutuhan sektor pendidikan, mulai dari pengadaan komputer, tambahan ruang belajar, hingga beasiswa bagi siswa kurang mampu.

Diskusi berlangsung interaktif. Sejumlah siswa pun aktif menyampaikan pertanyaan. Putri Irmandari, siswi kelas XI, menyinggung isu kenaikan gaji DPRD serta viralnya video anggota dewan berjoget. Sementara rekannya, Muhammad Ridho Barokah, mempertanyakan langkah konkret DPRD dalam pemberantasan korupsi.

Menanggapi hal itu, Aryuda Perdana Kusuma (Golkar) menepis isu kenaikan gaji anggota DPRD.
“Tidak ada kenaikan gaji DPRD. Sedangkan soal berjoget, itu terjadi setelah acara resmi selesai, hanya sebatas hiburan, bukan dalam kapasitas formal,” tegasnya.

Sementara itu, Abdullah Taufik (Gerindra) menekankan pentingnya transparansi dalam pemberantasan korupsi.
“Korupsi berawal dari moral dan kesempatan. Maka, perlu sistem yang transparan, rekrutmen bersih, dan perlindungan terhadap pelapor (whistleblower),” jelasnya.

Guru Keluhkan Beban Mengajar
Aspirasi juga datang dari kalangan guru. Wahyudi, guru SMK Syakhyakirti, menyampaikan keluhan terkait beratnya beban jam mengajar di sekolah swasta serta mahalnya biaya pelatihan kompetensi guru.

Merespons hal itu, H. Muhammad Toha (PKS) berjanji akan meneruskan masukan tersebut kepada Dinas Pendidikan Sumsel.
“Kami akan dorong agar pemerintah memberi perhatian lebih pada guru swasta, baik dari sisi beban kerja maupun dukungan biaya pelatihan,” ungkapnya.

Reses Jadi Sarana Evaluasi Publik
Acara reses yang berlangsung hampir dua jam ini ditutup dengan penyerapan aspirasi tertulis dari pihak sekolah dan masyarakat sekitar. Para anggota dewan menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan masukan yang telah diterima.

Dengan adanya reses, DPRD berharap masyarakat dapat merasakan kehadiran wakil rakyat secara nyata, sekaligus memperkuat hubungan antara dewan dan publik.